Bangun dengan Hutang Rp.99 Miliyar, Terkendala Dokumen Amdal, RSUD Painan Mangkrak, Rakyat Pessel Menanggung Hutang dan Bunganya

INDONESIASATU.CO.ID:

PAINAN - Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan pada 2015 membangun gedung baru RSUD di kawasan Bukit Kambing, Kenagarian Painan Selatan. Pembangunan RSUD Painan ini dari perencanaannya sudah mulai mengundang polemik, melihat beberapa kejanggalan yang terjadi dari pembangunannya.

Pertama, Pemda Kabupaten Pesisir Selatan tidak mempunyai dana untuk pembangunan tersebut, lalu Bupati Nasrul Abit dan DPRD Pesisir Selatan saat itu memaksakan diri untuk membangun rumah sakit tersebut dengan berhutang pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp.99 Miliar.

Kedua, Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan dipaksakan dibangun di atas Bukit Kambing, seolah-olah  Kabupaten Pesisir Selatan, tidak mempunyai dataran lagi untuk dibangun sebuah rumah sakit.

Ketiga, Pembangunan RSUD tersebut sampai saat ini belum ada kejelasan tentang Dokumen Analisi Dampak Lingkungannya, sehingga tidak bisa diteruskan pembangunannya.

Dalam perjanjian pinjaman berjangka waktu (tenor) lima tahun itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, melalui APBDnya diwajibkan membayar bunga sekaligus pokok pinjaman sebesar Rp28 miliar setiap tahunnya. Lalu siapakah yang akan dirugikan oleh kebijakan yang diambil asal jadi ini? Tentu Rakyat Pesisir Selatan, karena harus terus membanyar pokok hutang dan bunganya. 

Bagaimana dengan para pengambil keputusannya? Sampai hari ini Nasrul Abit sebagai Bupati saat itu, (saat ini Wakil Gubernur Sumatera Barat), dan Para Anggota DPRD Pessel yang terlibat dalam pembuatan kebijakan itu masih aman dan seperti tidak punya salah atas mangkrak dan salah urusnya pembangunan yang banyak merugikan keuangan negara ini.

Pembangunan RSUD Painan ini bisa dipastikan telah melakukan pelanggaran hukum, karena sampai hari ini Bupati Pesisir Selatan yang baru, Hendrajoni, tidak berani melanjutkan pembangunan tersebut. Namun, anehnya para pengambil keputusan terhadap pembangunan dari RSUD ini seperti kebal hukum dan bahkan seolah-olah berada di atas hukum, karena sampai hari ini belum ada yang dijadikan tersangka atas perbuatan mereka yang telah merugikan negara.

Kalau sekiranya pembangunan RSUD Painan ini tidak ada hukum yang dilanggar, maka siapapun yang menghalangi untuk melanjutkan pembangunan Rumah Sakit ini sampai tuntas dan bisa dioperasikan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir selatan bisa dianggap sebagai penghambat pembangunan kabupaten pesisir selatan.

Masyarakat Pesisir Selatan sangat menunggu kejelasan dari Pembangunan RSUD Painan ini karena telah menghabiskan dana yang tidak sedikit yaitu sekitar Rp.99 Miliar ditambah bunga hutang yang harus terus dibayar. 

Hanya ada dua pilihan bagi Pembangunan RSUD Painan ini, dilanjutkan pembangunannya sampai selesai, atau Nasrul Abit dan Para Anggota DPRD Pesisir Selatan yang ikut dalam pengambilan keputusan untuk membangun rumah sakit ini mempertanggung jawabkan perbuatan mereka di depan hukum.(Adi)

 

Berita Terkait

Index Berita