Paisal Anwar : Memanfaatkan Ruang Tidak Sesuai Fungsinya Dapat Dikenakan Pidana

sirajuddin, 24 Jan 2020, PDF
Share w.App T.Me
INDONESIASATU.CO.ID:

MAMUJU TENGAH -Adanya bangunan liar di bantaran Sungai Budong-budong sepanjang jalan trans Sulawesi mendapat respon positif Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Bahkan Pemkab akan membongkar bangunan tersebut, jika pemiliknya tidak mematuhi surat pernyataan untuk membongkar sendiri bangunanya yang sudah ditandatangani.

Berdasarkan hasil rapat, kita akan turun melakukan pendataan sekaligus membuatkan surat pernyataan. Dengan adanya surat pernyataan yang akan ditandatangani dalam waktu yang disepakati dan ditentukan, bilamana tidak ada tindak lanjut dari yang bersangkutan maka pihak pemerintah daerah akan melakukan tindakan eksekusi berdasarkan surat perintah Bapak Bupati pada Dinas Trantib didampingi oleh seluruh unsur yang terkait, inilah yang kita sudah lakukan pada hari selasa (7/1/2019).

Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mamuju tengah, Paisal Anwar, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya baru-baru ini.

Lanjut Paisal, sesuai dengan regulasi yang ada mulai dari UU nomor 26 tahun 2007, tentang penataan ruang, kemudian Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2017, tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Mamuju Tengah beserta turunannya yaitu Perda RDTR yang sekarang sementara disusun, dikawasan ini peruntukannya adalah ruang terbuka hijau.

"Teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang melakukan aktivitas pembangunan sebenarnya ada dua pelanggaran yakni sembadan sungai dan sembadan jalan. Jadi secara aturan kita harus benahi, namun disisi lain kita harus juga memikirkan kondisi ekonomi masyarakat yang berada disana sehingga kita harapkan ada kolaborasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan penanganan yang berkaitan dengan ekonomi, bagaimana kita memikirkan tempat yang baru relokasi untuk mereka sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan mereka menjalankan usaha,”ungkap Paisal.

Lebih lanjut Paisal katakan, kalau di Undang-undang nomor 26 dalam salah satu pasalnya memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsinya itu dapat dikenakan pidana penjara, jadi kalau tidak salah pidana penjara 3 tahun denda Rp 300 juta, apabila mengakibatkan korban jiwa itu pidananya 5 tahun dendanya Rp 500 juta.

"Harapan kita pada kesempatan ini juga, kita membuatkan surat pernyataan membongkar sendiri dalam batas waktu yang ditentukan, apabila dikemudian hari tidak melakukan pembongkaran dengan batas waktu yang ditentukan maka petugas akan melakukan pembongkaran sesuai dengan mekanisme yang berlaku,"tegas Paisal.

Ditempat terpisah, Kepala bidang Tata Ruang PUPR Mamuju tengah, Ratnawati mengaku, pihaknya sudah beberapa kali melakukan peneguran mulai dari surat maupun lisan. Bahkan juga sudah melakukan sosialisasi dan sudah memasang Papan wicara bahwa dilarang melakukan aktifitas pembangunan di bantaran sungai.

"Kita juga melakukan pendataan siapa-siapa yang melakukan pelanggaran dan kita akan bimbing dan kita arahkan serta kita bina,"tuturnya.

Editor : Sirajuddin

PT. Jurnalis Indonesia Satu

Kantor Redaksi: JAKARTA - Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Warna Warni No.7 Pondok Kopi Jakarta Timur 13460

Kantor Redaksi: CIPUTAT - Jl. Ibnu Khaldun I No 2 RT 001 RW 006 Kel Pisangan Kec Ciputat Timur (Depan Kampus UIN Jakarta)

+62 (021) 221.06.700

(+62821) 2381 3986

jurnalisindonesiasatu@gmail.com

Redaksi. Pedoman Siber.
Kode Perilaku.

Mitra Kami
Subscribe situs kami
Media Group IndonesiaSatu