Pemkab Bersama Kejari Toraja Utara Melakukan Sosialisasi Tugas TP4D

INDONESIASATU.CO.ID:

TORAJA UTARA-Bupati Toraja Utara di dampingi Kabag Hukum Sekretariat gelar sosialisasi tugas TP4D di ruang pola bupati Toraja Utara. Kamis 17 Mei 2018.

 Sosialisasi dimulai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara dan Kejaksaan Negeri (Kajari) Tana Toraja tentang pendampingan hukum tim pengawal dan pengamananan pemerintahan dan pembangunan daerah (TP4D).

 Adapun kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Toraja Utara Yosia Rinto Kadang, Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara, Stepanus Mangatta, Kepala Kejaksaan Tana Toraja, Jefri P. Makedepua, Pj. Sekretaris Daerah Toraja Utara, Rede Roni Bare.

 Adapun sambutan Bupati Toraja Utara, Kalatiku Paembonan mengatakan, betapa pentingnya TP4D, tentunya diharapkan kehadirannya dalam mengawal pemerintahan baik ditingkat kota, kecamatan, Lurah dan Lembang (Desa) Lanjut kata dia, banyak Rekan sekitar perangkat daerah atau kepala OPD yang memiliki ketakutan ketika dipanggil oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 Menyangkut rasa ketakutan kata kalatiku, dirinya menghimbau agar ketakutan itu di hilangkan selama anda masih melaksanakan Tupoksi tidak melenceng dari koridor hukum.

 “Banyak hal yang telah kita lakukan dalam mewujudkan hal perubahan, salah satunya adalah sudah dua kali berturut turut daerah ini mendapatkan penghargaan WTP,” terang Kalatiku.

 Hal senada dikatakan oleh Ketua DPRD Kabupaten Toraja Utara, Stepanus Mangatta, menyebutkan dengan hadirnya TP4D akan membawa sebuah semangat baru bagi kegiatan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara.

 “Atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Toraja Utara mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan segenap jajaran Kejaksaan Negeri Tana Toraja atas kesepekatan melalui TP4D,” unkap Stepanus.

 Kepala Kejaksaan Negeri Tana Toraja, Jefri P. Makedepua mengatakan, penegakan hukum bukanlah sebuah industri, banyak yang berbangga bila banyak masyarakat dipenjarakan, namun itu salah, sebab hal itu mencerminkan kurangnya kesadaran hukum.

 “Tugas pokok TP4D yaitu pendampingan hukum, koordinasi dengan APIP, monitoring dan evaluasi.

 Semoga dengan usainya pendatanganan MoU dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan bangsa melalui upaya Preventif dan Persuasif,” Tutupnya.(Erl/Hsm)

Index Berita