Updates.
JAMBI - Ketua DPW Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Provinsi Jambi, Adean Teguh, ST, SH, angkat bicara terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang saat ini tengah dibahas di DPR RI.
Adean menegaskan harapannya agar revisi KUHAP tidak memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada instansi lain di luar kepolisian. Ia khawatir, jika kewenangan tersebut diperluas, dapat terjadi tumpang tindih tugas di antara aparat penegak hukum.
Sebagai warga negara, Adean mengaku revisi yang berpotensi membatasi kewenangan Polri dalam proses penyelidikan dan penyidikan menimbulkan kekhawatiran. Menurutnya, pengawasan terhadap lembaga penegak hukum memang penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, tetapi pembatasan yang berlebihan justru bisa memperlambat penanganan kasus hukum dan merugikan masyarakat yang mencari keadilan.
"Revisi ini seharusnya tidak melemahkan sistem hukum yang sudah berjalan dengan baik. Justru yang dibutuhkan adalah penguatan koordinasi antar lembaga agar proses hukum tetap transparan, akuntabel, dan efektif, " ujarnya, Senen (10/02/2025).
Ia berharap revisi KUHAP dapat memperkuat penegakan hukum di Indonesia tanpa mengorbankan efektivitas dan keamanan.
“Kita tidak ingin efektivitas penegakan hukum terganggu, apalagi jika sampai menimbulkan ketidakharmonisan dalam kewenangan antar aparat penegak hukum, ” tutupnya. (MIR)
