LAMPUNG - Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan menilai adanya penurunan aktivitas ekonomi di kawasan Bakauheni-Kalianda akibat dari hadirnya Tol Trans Sumatera. Untuk itu ia mendesak Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk segera memperbaikinya dengan memfasilitasi pembinaan UMKM-UMKM yang terdampak dari terbangunnya tol tersebut.
Hal tersebut diungkapkannya usai mengikuti pertemuan antara Komisi XI DPR dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, Bank Indonesia dan BPS di Kantor Bupati Lamsel, Lampung, Kamis (1/4/2021). Ia mendorong para stakeholder untuk dapat segera memberikan solusi terbaik demi mengembalikan kejayaan usaha-usaha rumahan di Lamsel.
“Ada penurunan aktivitas ekonomi semenjak ada tol ini. Dan hingga menjelang dua tahun ini belum ditemukan juga solusinya. Restoran dan warung makan semua tutup. Ini PR besar Pemkab Lampung Selatan beserta jajarannya, paling tidak di sepanjang jalan itu. Meskipun BPS bilang di lampung ini pengangguran menurun, walau kemiskinan tetap tinggi. Ini harus dicarikan solusinya, ” terangnya.
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini meminta agar pemkab dapat mengembalikan pemikiran negatif masyarakat agar tidak terus menerus menyalahkan terbangunnya tol trans Sumatra. Menurutnya pembangunan tol baik untuk menunjang visi peradaban. Untuk itu, ia berharap inovasi dan kreativitas dari seluruh pemangku kepentingan untuk membangkitkan gairah aktivitas ekonomi masyarakat.
“Tol tidak bisa kita larang karena itu kebutuhan untuk sebuah visi kemajuan peradaban, tetapi yang sekarang mereka terkena dampaknya itu, ekonominya mulai tertatih-tatih lapangan kerja menyempit ini harus kita carikan jalan keluarnya supaya tidak menimbulkan efek negatif seperti kriminalitas, ” jelas politisi dapil Lampung II itu.
Di waktu yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Percha Leanpuri meminta Pemkab Lamsel dapat mengakomodir pelaku usaha UMKM yang terdampak tol untuk bisa ditempatkan di tiap-tiap rest area yang ada. Menurut politisi F-NasDem itu, tempat berjualan yang ada saat ini sangat jarang diakses kendaraan, sehingga membuat pelaku UMKM di Lamsel semakin terpuruk.
“Jarak dari tempat berjualan di asal, ke daerah tol itu bukan suatu hal yang dekat ataupun hal yang mudah untuk menjangkau ke daerah itu. Tapi mudah-mudahan upaya pemda di sini untuk dapat merekrut dan membantu pelaku usaha UMKM dapat berjalan dengan baik, ” tandas politisi asal Palembang tersebut. (er/sf)