Mulyanto Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi

Mulyanto Minta Pemerintah Pusat Tertibkan Pemda yang Naikan Harga Gas Subsidi
Komisi VII DPR RI Mulyanto

JAKARTA - Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah melalui Kementerian ESDM (energi dan sumber daya mineral) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan Pemerintah Daerah (Pemda) yang menaikkan harga eceran tertinggi (HET) gas melon subsidi 3 kg.   

"Di pusat kita menjaga tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, namun tanpa ada hujan ataupun angin, beberapa Pemda malah menaikan HET gas melon 3 kg tersebut. Ini kan tidak masuk akal, " kata Mulyanto kepada awak media, Senin (1/8/2022).   

JUSTISIA.CO.ID
market.biz.id JUSTISIA.CO.ID
20% Rp 125.000
Beli sekarang!

Menurutnya, penetapan HET gas melon 3 kg merupakan hal yang sangat sensitif. Karena itu harus dikoordinasikan dengan berbagai pihak sebelum ditetapkan. Terlebih lagi menjelang tahun politik seperti saat ini. Ia berharap Pemda jangan membuat gaduh.   

Oleh karenanya, Ia mendesak Kementerian ESDM dan Kemendagri untuk meninjau kembali kewenangan Penetapan HET di level Pemda ini. Dengan kewenangan penetapan HET gas melon 3 kg di tingkat Pemda, pihaknya berharap Pemda bisa melakukan penataan, pengawasan dan pembinaan distribusi gas melon 3kg bersubsidi. Bukan malah mengambil sikap seperti sekarang ini, yang bertentangan dengan ketetapan Pemerintah Pusat.  

Varient - News & Magazine Script
market.biz.id Varient - News & Magazine Script
4% Rp 722.800
Beli sekarang!

Politisi dari Fraksi PKS ini menilai sekarang bukan saat yang tepat untuk menaikan HET gas melon. Selain karena di tingkat pusat, besaran subsidi gas sudah ditentukan, sekarang kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil. Masyarakat masih butuh bantuan agar bisa menggerakan aktivitas ekonominya pasca pandemi Covid-19.   

Mulyanto memperkirakan kenaikan HET gas melon 3 kg dapat memicu inflasi dan memberatkan UMK (usaha mikro dan kecil), serta menggerus daya beli masyarakat.

"Ini kan sama juga bohong, apa yg selama ini diupayakan pemerintah pusat, kalau Pemdanya jalan sendiri dan menetapkan kenaikan HET seenaknya, " tegas Mulyanto.   

Sebelumnya diberitakan beberapa Pemerintah Daerah (Pemerintah Kabupaten/Kota) membuat edaran terkait kenaikan HET gas melon 3 kg. Beberapa daerah seperti, Tangerang, Tasik, Garut, Kuningan secara resmi menyatakan adanya kenaikan HET. Kenaikan ini berlaku secara bertahap mulai Agustus hingga beberapa bulan berikutnya. (ayu/aha) 

KINERJA.CO.ID
market.biz.id KINERJA.CO.ID
20% Rp 125.000
Beli sekarang!

mulyanto dpr ri komisi vii pks
Ernest Hendri

Ernest Hendri

Artikel Sebelumnya

KPK Apresiasi Peningkatan Skor IPAK 2022

Artikel Berikutnya

Sufmi Dasco: Masalah Emisi Karbon Perlu...

Berita terkait

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 184

Postingan Tahun ini: 3187

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 142

Postingan Tahun ini: 2343

Registered: May 25, 2021

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 72

Postingan Tahun ini: 610

Registered: Jul 9, 2020

Siswandi

Siswandi verified

Postingan Bulan ini: 68

Postingan Tahun ini: 880

Registered: Jul 11, 2020

Profle

Narsono Son verified

Berjuang Jadi Pejabat Keimigrasian, 7 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Ujian Tertulis
Dandim Tegal Membacakan Amanat Danrem 071/WK Pada Upacara Awal Bulan Agustus
Droping Material Terus Dilakukan ke Sasaran Fisik TMMD Kodim Tegal
Sejumlah Sasaran Infrastruktur di TMMD Kedung Kelor Sudah Nampak Hasilnya

Rekomendasi

Bupati Lambar Parosil Mabsus Boyong Dua Penghargaan Bergengsi Sekaligus Dari Dua Media Terkemuka Dan Terbesar Di Lampung
Rektor: Orasi Guru Besar Jadi Bukti Inklusivitas Ilmu di UNAIR
Ini Curhatan Peternak Burung Puyuh Dimasa Pandemi Saat Dikunjungi Babinsa Wringinanom
Jelang Pengamanan Pilkades 2022, Kapolresta Mojokerto Silaturahmi dengan Ketua DPRD
Jalin Komunikasi Menuju Polri Presisi, Kapolresta Mojokerto Silaturahmi dengan Ketua Pengadilan

Ikuti Kami