Perpres Distribusi BBM Direvisi, Rudi Hartono Ingatkan Perlunya Sosialisasi Masif ke Masyarakat

Perpres Distribusi BBM Direvisi, Rudi Hartono Ingatkan Perlunya Sosialisasi Masif ke Masyarakat
Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun

JAKARTA - Pemerintah saat ini masih menggodok Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) pun menargetkan penerapan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar akan dilakukan pada September mendatang.

 

Menyikapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mendorong revisi Perpres bisa segera dikeluarkan Presiden Joko Widodo dengan pasal-pasal yang penuh dengan pertimbangan dan melihat situasi rakyat, serta mempertimbangkan kondisi keuangan negara. Termasuk nantinya jika Perpres ini sudah terbit, Rudi meminta sosialisasi dimasifkan, mengingat nantinya dengan beleid ini akan membagi hak masyarakat dalam mendapatkan BBM bersubsidi.

 

READ.CO.ID
market.biz.id READ.CO.ID
20% Rp 125.000
Beli sekarang!

“Pertamina harus melakukan sosialisasi masif ke daerah, karena pemakai Solar dan Pertalite adalah orang-orang menengah ke bawah. Dan tata cara pendaftaran aplikasi MyPertamina harus juga disosialisasikan, bagaimana cara mengaksesnya. Mungkin harus ada sosialisasi ke tingkat desa. Jadi ketika aturan pembelian dengan aplikasi MyPertamina diberlakukan, orang orang di daerah tidak protes dan tidak bingung, ” kata Rudi, Kamis (4/8/2022).

 

Politisi Partai NasDem itu menekankan pentingnya sosialisasi Perpres BBM tersebut karena nantinya ada pembatasan golongan pembeli Solar dan Pertalite. Maka Pertamina harus benar-benar siap menjelaskan ke rakyat di bawah. Ia mengingatkan jangan nanti terjadi keributan dan rakayat protes dan tidak terima, karena dibeda-bedakan dalam hal pembelian Solar dan Pertalite. Termasuk jika aplikasi MyPertamina tidak bisa diakses rakyat, maka harus ada opsi lain.

 

NEWSPAPER.CO.ID
market.biz.id NEWSPAPER.CO.ID
20% Rp 125.000
Beli sekarang!

“Pemerintah tidak bisa kaku, dan petugas ngotot melarang pembelian Solar dan Pertalite, karena ini masalah hajat hidup dan kebutuhan orang banyak. Opsi lain misalnya, memakai kartu PKH, atau surat keterangan miskin dari desa. Jadi nantinya masyarakat tidak susah dalam membeli BBM subsidi ini. Yang bagus, dengan aplikasi MyPertamina itu, tercatat di data base Pertamina orang-orang yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi, ” tandas legislator dapil Sumatera Utara III tersebut. (sf)

rudi hartono bangun nasdem dpr ri komisi vi
Ernest Hendri

Ernest Hendri

Artikel Sebelumnya

Kasad Apresiasi Program Pengembangan Entrepreneurship...

Artikel Berikutnya

Rachmat Gobel Minta Pemerintah Segera Tanggulangi...

Berita terkait

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 184

Postingan Tahun ini: 3187

Registered: Apr 8, 2021

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 142

Postingan Tahun ini: 2343

Registered: May 25, 2021

Narsono Son

Narsono Son verified

Postingan Bulan ini: 72

Postingan Tahun ini: 610

Registered: Jul 9, 2020

Siswandi

Siswandi verified

Postingan Bulan ini: 68

Postingan Tahun ini: 880

Registered: Jul 11, 2020

Profle

Narsono Son verified

Berjuang Jadi Pejabat Keimigrasian, 7 ASN Kemenkumham Jateng Ikuti Ujian Tertulis
Dandim Tegal Membacakan Amanat Danrem 071/WK Pada Upacara Awal Bulan Agustus
Droping Material Terus Dilakukan ke Sasaran Fisik TMMD Kodim Tegal
Sejumlah Sasaran Infrastruktur di TMMD Kedung Kelor Sudah Nampak Hasilnya

Rekomendasi

Lomba Senam Kreasi Jatim 2022, Perwosi Sumenep Raih Juara Favorit
Semarak HUT Kemerdekaan RI, Pemkab Sumenep Gelar Berbagai Lomba
Tingkatkan Sinergitas TNI-Polri, Kapolresta Mojokerto Silaturahmi ke Danrem
Bupati Lambar Parosil Mabsus Boyong Dua Penghargaan Bergengsi Sekaligus Dari Dua Media Terkemuka Dan Terbesar Di Lampung
Rektor: Orasi Guru Besar Jadi Bukti Inklusivitas Ilmu di UNAIR

Ikuti Kami