Sertifikasi Kompetensi Wartawan Harus Lewat LSP Berlisensi BNSP

Sertifikasi Kompetensi Wartawan Harus Lewat LSP Berlisensi BNSP

JAKARTA - Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Henny S. Widyaningsih menegaskan Dewan Pers tidak boleh mengeluarkan sertifikasi kompetensi wartawan.

Hal itu ditegaskan Henny saat menyampaikan arahannya kepada puluhan peserta pelatihan Asesor Kompetensi Wartawan di Ruang Serba Guna LSP Pers Indonesia lantai 5 Kompleks Ketapang Indah Jakarta Pusat, 14-18 April 2021. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang BNSP, Henny mengatakan, BNSP merupakan satu-satunya lembaga yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi. 

“Dewan Pers boleh melaksanakan setifikasi kompetensi tapi harus lewat LSP yang berlisensi BNSP, ” tandas Henny.

Dikatakan pula, oleh karena ini (Sertifikasi Wartawan lewat BNSP) belum pernah terjadi di Indonesia, maka LSP Pers Indonesia merupakan lembaga pertama yang memiliki Standar Kompetensi Wartawan yang bisa melaksanakan sertifikasi kompetensi wartawan. 

Pada kesempatan yang sama, mantan Komisioner BNSP yang menjadi master asesor BNSP pada kegiatan pelatihan ini, mengatakan, sertifikasi kompetensi itu ada aturan hukumnya.  

Menurutnya, hanya dua lembaga yang diberi kewenangan oleh negara untuk menerbitkan Sertifikat Kompetensi yakni Perguruan Tinggi dan BNSP.

 “Jadi kalau ada lembaga di luar itu yang berani mengeluarkan sertifikat kompetensi itu melanggar dan ada sanksi pidananya, ” tegas Agus. 

Sementara itu, di tempat yang sama, Hence Mandagi, Ketua LSP Pers Indonesia yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers dan Ketua Dewan Pers Indonesia, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada BNSP yang sudah memberikan kesempatan kepada wartawan untuk mengikuti proses pelatihan asesor kompetensi melalui LSP Pers Indonesia. 

“Banyak selamat kepada wartawan yang sudah dinyatakan kompeten sebagai asesor oleh master asesor dari BNSP. Karena ini menjadi catatan sejarah baru bahwa pers Indonesia telah memiliki asesor penguji komptensi bersertifikat BNSP berlogo garuda, ” ungkap Mandagi. 

Mandagi mengaku bangga atas kehadiran wartawan yang menjadi peserta diklat asesor dari lintas organisasi dan latar belakang media. 

Salah satu peserta yang berasal dari Kota Batam, Mangapul Matondang, ikut memberikan komentar terkait pelaksanaan kegiatan ini. Matondang yang juga menjabat Pimpinan Redaksi di Media Online BeNews, mengatakan, dirinya bangga bisa mendapat pengakuan resmi dari negara.

“Saya berharap semua wartawan di Indonesia bisa disertifikasi kompetensinya melalui jalur resmi yakni lewat BNSP, bukan yang versi abal-abal dan melanggar undang-undang, ” imbuhnya. 

Peserta yang mengikuti Diklat Asesor Angkatan Pertama LSP Pers Indonesia ini berasal dari organisasi pers Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), Perserikatan Journalis Syber Indonesia (PERJOSI), Forum Pers Independent Indonesia (FPII), Jurnalis Nasional Indonesia (JNI), dan Sindikat Wartawan Indonesia (SWI). Latar belakang peserta juga berasal dari beragam media yakni dari media Televisi (RCTI dan TVRI), media Online (Indonesia Satu, Berita 55, BeNews), dan media cetak. 

Menariknya ada salah satu peserta yang selama ini menjadi tenaga penguji kompetensi Wartawan yang dilaksanakan Dewan Pers, Fredrik Kuen. Mantan GM Kantor Berita Antara ini mengakui Standar Kompetensi Kerja Khusus Wartawan yang digunakan oleh LSP Pers Indonesia ini sangat berbeda dengan yang biasa dia gunakan sebagai bahan pengujian wartawan di DP.

“Saya sempat mengalami kesulitan saat mengikuti sistem dan metode melakukan sertifikasi kompetensi yang dilatih oleh master asesor dari BNSP. Namun setelah dinyatakan kompeten, saya mengerti bahwa standar kompetensi ini lah yang benar-benar berkualitas dan dapat digunakan, ” ujar Fredrik usai mengikuti pelatihan. 

Fredrik juga mengaku akan menerapkan metode dan standar kompetensi yang sah dalam melaksanakan Diklat Jurnalistik di lembaga pendidikan yang dimilikinya.  
Soegiharto Santoso, selaku Ketua Badan Pengawas LSP Pers Indonesia yang juga turut menjadi peserta, mengatakan, tinggal selangkah lagi sertifkasi kompetensi wartawan dapat dilaksanakan di Indonesia.

“Ke depan nanti saya berharap UKW harus lewat LSP yang berlisensi BNSP dan LSP kami sudah siap melaksanakannya di jalur yang benar, ” pungkasnya. ***

UKW ASESOR LSP
Tony Rosyid

Tony Rosyid

Previous Article

Abdul Halim Iskandar: BPJS Ketanagakerjaan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Suhardi

Agung widodo

Agung widodo

Postingan Bulan ini: 36

Postingan Tahun ini: 145

Registered: Apr 15, 2021

siswandi

siswandi

Postingan Bulan ini: 34

Postingan Tahun ini: 112

Registered: Apr 13, 2021

Pardal Riyanto

Pardal Riyanto

Postingan Bulan ini: 33

Postingan Tahun ini: 101

Registered: Apr 15, 2021

Eka Putra

Eka Putra

Postingan Bulan ini: 24

Postingan Tahun ini: 49

Registered: Apr 16, 2021

Profle

Yulistar

44 Warga Binaan dan 9 Pegawai Terkonfirmasi Positif Covid-19, Rutan Batusangkar di Lockdown
Lonjakan Angka Kematian Harian Covid-19 di Bengkalis Pecah Rekor Tertinggi Se Riau
Aktivis Sebut Oknum Anggota DPR RI Diduga Ikut Rampok Program BPNT, Polisi Tutup Mata
Gubernur Sumbar Mahyeldi:Berbaur dengan Petani Ikut Panen Cabai di Agam

Follow Us

Recommended Posts

Antisipasi Konvoi Takbir Keliling, Seluruh Satuan Polres Bantaeng Siaga Dititik Rawan
TNI-Polri dan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan Gelar Patroli Bersama
Kapolres Buol Bersama Wakil Bupati Cek Pospam Lebaran
Lagi! Polres Buol Musnahkan Miras Jenis Cap Tikus
TNI dan Dinas Bea Cukai  Gagalkan  Penyeludupan 800 gram Ganja Kering di  Perbatasan RI-PNG