Terganjal Peraturan Pemerintah, Adies Kadir Soroti Hak Eksekusi PTUN

Terganjal Peraturan Pemerintah, Adies Kadir Soroti Hak Eksekusi PTUN
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir

JAKARTA - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir menyoroti hak eksekusi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang tidak dapat dilaksanakan, karena terganjal oleh Peraturan Pemerintah terkait Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga eksekusi yang dilakukan PTUN selalu mentah karena tidak dilindungi oleh peraturan pemerintah yang tetap.

Chicago Pizza
market.biz.id Chicago Pizza
1% Rp 9.500
Beli sekarang!

“Eksekusinya mentah terus karena tidak dilindungi oleh PP. Jadi apabila mereka memeriksa, menjatuhkan hukuman, tetapi untuk menjalankan dan mengeksekusi hukuman itu tidak punya kekuatan hukum, hal inilah yang menjadi perhatian kita, ” ungkapnya kepada Parlementaria di Denpasar Bali, Sabtu (10/4/2021).

Latte espresso steamed milk
market.biz.id Latte espresso steamed milk
20% Rp 4.000
Beli sekarang!

Lebih lanjut, Adies mengungkapkan, Komisi III DPR RI akan mendesak pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Ham untuk nantinya dapat disampaikan kepada Presiden Joko Widodo agar segera menurunkan peraturan pemerintah. Sehingga putusan PTUN dapat  memiliki kekuatan hukum tetap.

24JAM.CO.ID
market.biz.id 24JAM.CO.ID
20% Rp 125.000
Beli sekarang!

Komisi III DPR RI akan membentuk Panja Penegakan Hukum Tetap, yang akan menginventarisir dan mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah, agar mematuhi putusan-putusan pengadilan khususnya Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah inkrah. Adies juga menjelaskan bahwa persoalan di Pengadilan, kendala yang terbanyak dialami adalah eksekusi lahan, baik itu di Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Pengadilan Negeri dan Pengadilan Peradilan Umum.

POLITISI.ID
market.biz.id POLITISI.ID
20% Rp 125.000
Beli sekarang!

Adies juga memaparkan, eksekusi perdata yang ada saat ini banyak sekali yang tidak bisa dieksekusi, yang disebabkan putusan yang sudah ada dilakukan peninjauan kembali yang berulang-ulang. “Bahkan ada putusan 40 tahun itu tidak ada datanya, kemudian harus diulang kembali, ini kasian para pencari kebenaran dan keadilan, ” tutupnya. (ndy/es)

OPOSISI.CO.ID
market.biz.id OPOSISI.CO.ID
20% Rp 125.000
Beli sekarang!

Adies Kadir DPR RI
JOURNALIST.ID

JOURNALIST.ID

Artikel Sebelumnya

Azis Syamsuddin: Pemerintah Harus Bantu...

Artikel Berikutnya

Kemensos Salurkan Bantuan Kedaruratan bagi...

Berita terkait

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono verified

Afrizal

Afrizal verified

Postingan Bulan ini: 416

Postingan Tahun ini: 1784

Registered: May 25, 2021

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 398

Postingan Tahun ini: 2354

Registered: Apr 8, 2021

Indra Gunawan

Indra Gunawan verified

Postingan Bulan ini: 157

Postingan Tahun ini: 641

Registered: Nov 15, 2021

KODIM SURABAYA TIMUR

KODIM SURABAYA TIMUR verified

Postingan Bulan ini: 126

Postingan Tahun ini: 532

Registered: Oct 4, 2021

Profle

Narsono Son verified

Cegah Penebangan Liar, Bhabinkamtibmas Desa Boak Lakukan Patroli Gabungan
Kembali 3 terduga Tindak Pidana Narkotika Diamankan Satresnarkoba Polresta Mataram
Tidak Menggunakan Pawang Hujan Saat Formula E, HMPI Jakarta: Itu Bukti Menghargai Ilmu Pengetahuan
Ombudsman RI Ganjar Kemenkumham Penghargaan Soal Kepatuhan 

Rekomendasi

Sambut Kedatangan Tim BBE, Kapolda Kalteng Perkenalkan Taman Nasional Tanjung Puting
Tutup Diklatsar, Tim Reaksi Cepat Semen Tonasa Gelar Simulasi Penyelamatan Bencana
Babinsa Koramil 1005-05/Mandastana Berikan Pendampingan Pertanian ke Petani Jeruk
Polsek Saronggi Pantau Ketersediaan dan Harga Minyak Goreng Curah
Ar Raudah FC Juara Liga Santri Piala Kasad Tahun 2022 Di Kabupaten Kotabaru

Ikuti Kami