Fathan: Pemerintah Harus Terus Berbenah Untuk Pemulihan Pariwisata Bali

NUSA DUA - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fathan mendukung pemerintah agar mencari solusi dan dukungan pendanaan baik dari skema kredit pariwisata maupun program-program untuk pariwisata dari seluruh kementerian dan lembaga untuk menumbuhkan perekonomian di Provinsi Bali. Karena itu merupakan jalan cepat untuk recovery ekonomi, khususnya di Bali.

Baca juga: Rakorda DPD Partai Nas Dem & Pelantikan Garnita Malahayati Menuju 2024 Partai Pemenang Pemilu

Hal itu diungkapkan Fathan usai memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso beserta jajaran dan mitra kerja terkait di Nusa Dua, Bali, Sabtu (10/4/2021).

Baca juga: Sadarestuwati Kritik Pengelolaan Sampah TPA - ERiC Jabon

“Karena Bali merupakan daerah pariwisata nomor satu di Indonesia, maka impact luar biasa dari segi tourism, makanan, transportasi, dan jumlah tenaga kerja yang diserap sangat berdampak di masa pandemi Covid-19. Dengan pariwisata kita tingkatkan maka otomatis recovery nasional akan tercapai, ” ungkap politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

Baca juga: DPRD Tanah Datar Tinjau Lokasi Proyek MPP Yang Terbengkalai

Dalam kunjungan kali ini, Komisi XI DPR RI ingin melihat potret keseluruhan ekonomi Bali, khususnya dalam hal recovery sektor pariwisata dan juga terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), termasuk langkah-langkah ke depan yang akan diambil pemerintah.

Baca juga: Anggota DPRD Simalungun Adakan Resepsi Pernikahan di Masa PPKM Level 4, Kok Bisa...?

“Sehingga kita tahu bahwa dunia pariwisata ikut memberikan kontribusi pada Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Setelah pertemuan tadi, kita optimis di tahun 2021 dengan target (pertumbuhan ekonomi) pemerintah (sebesar) 4, 5 sampai 5, 5 persen Bali bisa memberikan kontribusi yang cukup signifikan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, ” yakin legislator dapil Jawa Tengah II itu.

Baca juga: Willy Aditya: Banyak Fraksi Tolak Revisi UU Sisdiknas Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Fathan menambahkan, dari laporan yang ia dapatkan, literasi keuangan sudah cukup membaik. Namun peran kredit, sector konsumsi, dan sektor rumah tangga perlu digenjot. “Koordinasi kemudian stakeholder semua terus mendapat satu penekanan, sehingga sinkronisasi program menjadi suatu keharusan. Untuk di kuartal pertama masih belum menggembirakan. tapi kita upayakan terus agar bulan Juni atau Juli bisa recovery, sehingga kuartal kedua bisa membaik, ” optimis Fathan. (azk/sf)